Bagaspati : Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan guru mulai tahun depan, dengan memberikan tambahan satu kali gaji pokok bagi guru ASN. Namun, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, meragukan kemampuan pemerintah untuk merealisasikan hal ini. Menurutnya, kenaikan gaji tersebut akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Satriwan melakukan simulasi anggaran yang perlu dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan guru berdasarkan pernyataan Prabowo. Mengacu pada rata-rata gaji pokok guru ASN sebesar Rp3 juta, jika diberikan tambahan satu kali gaji pokok, maka setiap guru akan menerima gaji Rp6 juta. Dengan jumlah guru ASN yang mencapai 1,3 juta orang, total anggaran yang diperlukan untuk satu tahun mencapai lebih dari Rp46 triliun. Angka tersebut belum termasuk tunjangan sertifikasi.
Menurut Satriwan, angka Rp46 triliun ini bisa meningkat lagi mengingat guru yang telah bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan tambahan. Hal ini dapat membuat total anggaran yang dibutuhkan mendekati Rp100 triliun, yang dianggapnya akan terlalu besar dan sulit ditanggung oleh APBN.
Satriwan berpendapat bahwa dengan angka sebesar itu, rencana kenaikan gaji guru tidak akan bisa terealisasi karena APBN tidak mampu menanggung beban yang terlalu besar. “APBN kita sepertinya tidak akan sanggup membiayainya, karena anggarannya akan sangat besar dan terkuras sekitar Rp100 triliun,” ujarnya.
